JAKARTA, JITUNEWS.COMÂ - Terkait pertanyaan besar soal pembiayaan pokok untuk memindahkan ibu kota negara RI, ditanggapi oleh Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, bahwa hal itu tidak harus melalui APBN.
Soal Pemindahan Ibu Kota, Fary Djemi Francis: Negara Jangan Diatur Berdasar Pemimpin Semalam
Pemerintah bisa mencari alternatif skema pembiayaan bekerjasama dengan swasta.
"Bisa di luar APBN," kata Teten.
Kasus Kaesang Dihentikan, Teten: Tidak Ada Intervensi, Presiden Sedang Sibuk
Untuk diketahui juga, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara RI.
Dua hal utama yang dikaji adalah total kebutuhan pembiayaan dan skema pembiayaannya.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah ingin seminimal mungkin menggunakan APBN dalam rencana pemindahan ibu kota RI. Dengan demikian, pemerintah akan mendorong sektor swasta dalam pendanaan rencana ini.
"Kami sedang susun skemanya. Pokoknya skemanya kerja sama pemerintah dengan badan usaha," jelas Bambang yang masih bersifat memberikan arahan pendapat, yang disampaikan di Jakarta, Rabu (5/7).
Di dalam skema pembiayaan itu juga akan diatur mengenai skema kepemilikan lahan.
Rumor yang beredar, bahwa pemerintah tengah mencari lokasi ibu kota baru yang kepemilikan tanahnya berada di pemerintah. Dan ditargetkan, tahapan pemindahan ibu kota ini sudah dimulai di tahun 2018.
Agus Hermanto Nilai Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Perhatikan Kemapanan Finansial
| Penulis | : | Syukron Fadillah,Yusran Edo Fauzi |
0 comments:
Posting Komentar