JAKARTA, JITUNEWS.COMÂ - Arab Spring atau Pemberontakan Arab yang terjadi sejak 2010 yang dialami hampir seluruh negara di Timur Tengah dan beberapa negara di Afrika Utara setidaknya bakal digantikan dengan krisis Qatar yang baru saja dimusuhi Arab Saudi dan sekutunya. Meski baru sebatas pemutusan diplomasi, bukan tak mungkin krisis akhirnya memuncak dengan mengangkat senjata alias peperangan.
Prospek Komoditas Rumput Laut Masih Cerah di 2015
Industri persenjataan setidaknya laku keras selama Arab Spring berlangsung. Setidaknya Suriah yang terkena imbas dari Arab Spring hingga saat ini masih siap siaga angkat senjata melawan aksi-aksi people power yang ingin menjatuhkannya.
Â
Peluang Ekspor Akar Gingseng Jepang (Gobo) Terbuka Lebar
Peta negara-negara Arab Spring. (Foto: Istimewa)
Â
Arab Spring sendiri adalah simbol kekuatan sekaligus perlawanan publik terhadap rezim otoritarian yang membentengi diri dengan kekuatan militer serta melawan terhadap praktek-praktek ketidakadilan dan nepotisme. Seperti revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir, perang saudara Libya, demonstrasi sipil (Bahrain, Suriah dan Yaman), protes besar (Aljazair, Irak, Yordania, Maroko dan Oman), protes kecil (Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan dan Sahara Barat).
Melihat 'program' Arab Spring yang dimainkan rezim Obama justru menguatkan posisi Islam di Timur Tengah, terlihat dari dengan banyaknya partai Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara yang justru memenangkan pemilu, maka program tersebut tak hanya harus diganti tetapi juga harus dihentikan.
Maka di era Donald Trump, lahirlah konflik baru yang mana menjadikan Qatar sebagai negara yang dikucilkan. Pengucilan terhadap Qatar setidaknya membuat Amerika Serikat membawa uang sebesar USD 460 miliar dari Arab Saudi sebagai bukti kerja sama jual beli senajata. Tak hanya itu, AS pun memaksakan kepada seluruh negara teluk membayarkan upeti seperti halnya Arab Saudi.
Bisa dikatakan upeti yang disetorkan kepada AS adalah bentuk bayaran atas jasa negeri Paman Sam yang membebaskan wilayah teluk dari kekuatan people power yang bernama Arab Spring. Tentu upeti ini pula bisa dikatakan sebagai ajang cuci gudang senjata milik AS.
Seperti diketahui, Arab saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Yaman, Mesir dan Libya telah melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar pada, Senin (5/6) kemarin. Negara-negara tersebut menuduh bahwa Qatar pro terhadap terorisme dengan memberi dukungan yang maksimal terhadap Ikhwanul Muslimin.
Tetapi yang membuat Arab Saudi murka tak lain karena Qatar menunjukan sikap kedekatan dengan Teheran. Setidaknya hal itu pun merupakan tudingan Riyadh terhadap Qatar.
Peran Qatar untuk Dunia Islam
Rupanya tak sedikit bantuan untuk kepentingan dunia Islam telah digelontorkan Qatar. Longok saja tanah Syam, tak perlu lagi disangsikan bantuan Qatar untuk warga Gaza. Jumlahnya pun tak main-main, dana ratusan juta dolar dihamburkan Qatar demi kemakmuran masyarakat Palestina dan klonialisme Israel. Selama tahun-tahun blokade, Qatar telah menanggung semua pengeluaran Gaza dalam hal kemanusiaan, politik, ekonomi dan informasi.
Perempuan Palestina membawa barang di tengah reruntuhan gedung di Jalur Gaza. (Foto: Dok. cnbc)
Pemerintah Qatar juga memberikan dukungan kemanusiaan dalam krisis internasional. Termasuk dukungan-dukungan politik terhadap kelompok-kelompok Islam dalam isu demokratisasi di di Libya, Suriah, dan dukungan untuk Ikhwanul Muslimin di Mesir.
Sebelumnya, pada tahun 2012 Qatar kembali menggelontorkan bantuan dengan mengucurkan hampir USD 250 juta kepada Hamas. Dana tersebut atas sebuah kesepakatan antara Qatar dan pimpinan Hamas untuk membangun sekitar lima ribu rumah dan 55 ribu rumah renovasi yang hancur lebur pasca serangan negeri zionis Israel di Jalur Gaza. Tak berhenti di situ, Yayasan Hamad ben Jasim di Qatar juga telah menyumbang 10 juta dollar untuk membangun rumah sakit yang sangat dibutuhkan di Gaza.
Qatar juga telah mempekerjakan para pengajar Gaza untuk bekerja di negaranya, selain mencarikan kesempatan untuk bidang kerja lainya di negara kaya minyak itu.
Baru-baru ini, Emir Qatar, Syeikh Tamim Hamad al-Thani juga telah menyetujui pemberian jaminan keuangan bank senilai 30 juta dollar untuk tiga bulan ke depan, guna membiayai 161 proyek listrik Gaza. Ia juga menyediakan 100 juta dollar untuk menjamin proyek pembangunan Jalur Gaza. Selain itu, Qatar juga mengalokasikan dana 25 juta dollar membangun sebuah rumah sakit di Rafah, senilai 25 juta dollar.Itu baru sedikit data mengenai kiprah Qatar membangun Palestina.
Dukung Hamas dan IM, Qatar Justru Dikucilkan
Qatar telah mendukung Hamas memerangi penjajah Zionis selama dekade terakhir dan menjadi tuan rumah bagi mantan pemimpin Hamas Khaled Meshaal selama lima tahun terakhir di Doha. Pada tahun 2012, Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani bahkan mengunjungi Gaza dan menjanjikan ratusan juta untuk Jalur Gaza. Oleh karena itu, Qatar memberi Hamas bukan hanya sebuah rumah di Doha tapi juga dukungan finansial dan bantuan diplomatik.
Di tengah sejumlah negara Arab, Israel, dan Amerika Serikat memusuhi Ikhwanul Muslimin, Qatar justru tampil mendukung kiprah dakwah Ikhwan. Doha juga sudah membangun hubungan sejak lama dengan Ikhwanul Muslimin (IM). Doha memandang, Ikhwan telah menjadi lanskap politik baru di tengah arus transisi Arab Spring. Gerakan Ikhwan dinilai mampu menjawab kebutuhan kepemimpinan di tengah arus pro Barat dan otoritarian yang menghinggap sejumlah negara Arab.
Karena loyal membantu Ikwanul Muslimin dan Hamas, rupanya membuat negara-negara Teluk yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) pecah. Arab Spring memberi jurang lebar di antara anggota dalam meresponnya. Dan Qatar adalah pengecualian. Negeri kaya itu tetap pasang badan untuk rakyat Mesir, Suriah, Libya, dan Tunisia. Atas sikap Qatar yang demikian, membuat negara anggota GCC menyimpan kekhawatiran akan revolusi Arab Spring yang bakal menimpa negaranya.
Dan benar saja, Pemberontakan Arab atau Arab Spring rupanya menjalar pada hubungan baik antara Doha dan Riyadh. Kedua bangsa penghasil minyak itu pun terbelah dalam urusan menyikapi gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin.
Hal itu tampak saat Arab Spring melanda Mesir. Pemerintahan Ikhwanul Muslimin di Mesir pada Juli 2013 digulingkan oleh Abdel Fattah Al Sisi yang hari ini menjadi presiden rupanya didukung oleh Arab Saudi. Namun, Qatar justru mengambil langkah sebaliknya yang justru mendukung Ikhwanul Muslimin. Hingga pada klimaksnya, Arab Saudi menilai pemikiran Qatar bengkok soal krisis politik di Mesir dan menekan Doha untuk mengubah jalan pikiran bengkok tersbeut.
Puncaknya, Mesir, khususnya rezim Al Sisi, kini ikut memusuhi Qatar dalam polemik negara-negara Teluk. Dosa Qatar di mata Mesir adalah mendukung Ikhwan Muslimin yang dianggap pengacau otoritarianisme ‘rezim kudeta’ al-Sisi. Bukan rahasia bila Al Sisi marah besar kepada Qatar lantaran negara tersebut menolak aksi kudeta terhadap pemerintahan sah Muhammad Mursi. Kemarahan Al Sisi kian menjadi jadi saat Aljazeera terus 'menggoreng' isu pelanggaran HAM yang terjadi di Mesir.
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. (Foto: Dok. independent)
Muak dengan aksi Qatar itu, Mesir pun menutup saluran Aljazeera dan menahan sejumlah pekerja berita (wartawan) multi p;atform tersebut. Rezim keji Mesir itu, yang telah banyak membunuh warganya, akhirnya mendakwa wartawan Aljazeera Mahmoud Hussein dengan tudingan hendak menciptakan kerusuhan di Mesir.
Perlu dicatat, Militer Mesir yang dipimpin langsung oleh Al Sisi kerap mengklaim bahwa upayanya menjatuhkan Mursi adalah sebuah revolusi yang mulia. Tapi lagi-lagi, Al Sisi murka. Hal itu karena ilmuwan politik dan headline utama di seluruh pemberitaan internasional konsisten melabeli intervensi militer yang dilakukan Al Sisi adalah bentuk sebuah kudeta, bukan revolusi.
Sebagai catatan, seperti yang disampaikan ahli Media di the Doha Institute for Graduate Studies, Mohamad Elmasry, Aljazeera dianggap menjadi duri bagi pemerintah-pemerintahan otokratis di tanah Arab.
Melon Granat, Primadona Baru Buah Melon?
| Penulis |
: |
Syukron Fadillah |
