JAKARTA, JITUNEWS.COM - Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo kini dikabarkan telah berstatus tersangka. Kabar tentang status hukumnya itu terungkap berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan ancaman lewat pesan singkat elektronik yang diterima Kejaksaan Agung dari Bareskrim Mabes Polri dimana tertulis nama pengusaha Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka di dalamnya.
"Pada 15 Februari 2016 SPDP sebagai terlapor. Belum ada tersangka, tapi tanggal 15 Juni 2017, Bareskrim Polri kirim SPDP atas nama tersangka HT," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad di kompleks Kejagung, Jakarta, Kamis (22/6/2017).
Prospek Komoditas Rumput Laut Masih Cerah di 2015
Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga telah mengumbar pernyataan terkait status hukum Hary Tanoe. Ia menyebutkan bahwa Hary Tanoe telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pernyataan itu lantas menyulut kemarahan pihak Hary Tanoe. Kuasa Hukum Hary Tanoe telah melaporkan Prasetyo ke Bareskrim Polri lantaran dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik. Apalagi, menurut kuasa hukum Hary Tanoe, pihak Hary Tanoe belum mendapat salinan SPDP sebagaimana yang dimaksudkan kejaksaan agung.
Peluang Ekspor Akar Gingseng Jepang (Gobo) Terbuka Lebar
Status tersangka yang kini disandang Hary Tanoe berawal dari meletupnya kasus dugaan short message service (SMS) yang diduga berasal dari Hary Tanoe kepada Jaksa Yulianto. Yulianto mengaku telah tiga kali menerima pesan singkat dari Hary Tanoe pada 5, 7, dan 9 Januari 2016.
Konten pesan yang dikirimkan Hari Tanoe berbunyi, "Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan."
Hary sudah membantah pengakuan Yulianto itu. Hary mengaku tidak pernah mengirimkan sms serupa kepada Yulianto.
Orang Kuat
Mencuatnya isu status hukum Hary Tanoe itu telah mengguncang dinamika politik. Banyak mata yang menyoroti Hary Tanoe usai kabar itu meleleh di berbagai ruang diskusi publik. Hal itu bukan tanpa alasan. Sebagaimana diketahui banyak orang, Hary Tanoe bukanlah seorang tanpa embel-embel tertentu, baik secara popularitas, ekonomi, maupun secara politik.
Sejak dulu, Hary terkenal sebagai pengusaha papan atas yang punya seabrek jaringan pasar internasional. Yang paling kelihatan adalah tentang hubungan bisnis Hary dengan Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump. Trump yang juga berlatar belakang konglomerat negeri Paman Sam telah sejak lama menjalin kerja sama bisnis dengan Hary Tanoe.
Trump melalui perusahaannya yakni Trump Hotel Collection menjalin kerja sama dengan MNC Group melalui anak usahanya PT Media Nusantara Citra Land Tbk (KPIG) pada 2015 lalu. Trump memiliki dua investasi besar di Indonesia, yakni proyek pembangunan Trump International Hotel & Tower Bali dan Trump International Hotel & Tower Lido di Bogor, Jawa Barat.
Untuk proyek di Bali, Trump Hotel bekerja sama dengan MNC Group yang ditandatangani Agustus 2015 demi membangun resort di Bali, tepatnya di pinggir pantai dekat Tanah Lot. Resort mewah bintang enam itu menjadi resort pertama Trump Hotel Collection di Asia.
Sedangkan untuk proyek kedua, Trump Hotel kembali menggandeng MNC Group untuk mengelola sebuah resort bintang enam di wilayah Lido, Bogor, Jawa Barat. Selain dikenal sebagai seorang konglomerat kaya, Hary Tanoe juga merupakan seorang politisi.
Namanya pernah melejit saat ia turut membidani lahirnya ormas Nasional Demokrat, yang belakangan bermetamorfosa menjadi Partai Nasional Demokrat (NasDem). Dari sana, ia juga pernah masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi bakal calon presiden Wiranto yang kala itu memimpin Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Namun naas, pasangan itu hanya bertahan sampai di pintu deklrasi pencalonan, tak berbuntut menjadi calon presiden dan calon wakil Presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
Di panggung politik, Hary lagi-lagi bermanuver melalui gerbong Perindo, ormas besutannya yang kemudian menjadi partai politik, Partai Perindo. Melalui partainya itu, Hary semakin mendapat panggung publik di level nasional. Dengan kekuatan logistik dan daya dukung massa yang besar dalam waktu yang amat singkat, Perindo serentak hadir di berbagai daerah.
Manuver dan penampakan diri Hary Tanoe sebagai politisi kian menjadi-jadi pada momentum Pilkada DKI Jakarta kala ia menjatuhkan pilihan politiknya ke pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Bisa disebut, Hary adalah salah satu master mind di balik kemenangan pasangan Anies-Sandi.
Catatan perjalanan politiknya dalam beberapa waktu belakangan semakin menguatkan label Hary Tanoe sebagai ‘orang kuat’ di Indonesia. Maka, wajar bila kasus hukum yang mencibir nama besarnya-apapun kasusnya-memukul denyut hasrat politiknya di kancah nasional, bahkan global.
Bangunan citra yang positif, ketokohan yang beranjak mantap di kancah perpolitikan tentu saja berpotensi runyam tak karuan saat ia dihujani kasus hukum. Sebab, harus diakui, sebagai pemilik Perindo, Hary tengah memantapkan kuda-kuda politik-ekonominya untuk menghadapi pemilu di tahun 2019 nanti.
Bukan mustahil, Hary akan maju sebagai Calon Presiden. Di tahun 2019 itu juga, Partai besutannya, Perindo, tentu berkepentingan pula memenangkan kompetisi politik di tengah gempuran partai-partai politik yang telah mantap kini. Situasi itu menuntut Hary Tanoe untuk benar-benar tampil bersih, kuat, profesional, dan tak terjerat kasus hukum.
Sayangnya, kini nasib politik Hary Tanoe perlahan-lahan didatangi masalah saat pihak Kepolisian tak kompromi menangani kasus ancaman lewat pesan singkat kepada Jaksa Yulianto yang tengah meletup kini.
Di satu sisi, sebagai warga negara yang taat hukum, Hary perlu dengan kepala tegak dan dada yang lapang menerima apapun hasil penyidikan Polisi terhadap dirinya dalam kasus itu. Tetapi, di sisi lain, Hary sedang ingin melanjutkan misi politiknya bersama Perindo untuk menghadapi ragam momentum politik.
Tentu tak elok jika kelak panggung politik yang telah ia rebut selama ini sirna tak berbekas lantaran ia terbukti bersalah dalam kasus itu. Hary bakal mengalami ‘tekor politik’ meskipun baru saja memenangkan pertarungan di Pilkada DKI Jakarta.
Album masa depan nasib politik Hari Tanoe kini tengah digantung sepenuhnya di tangan penegak hukum. Pilihannya tidak banyak; jika terbukti bersalah, akan terjerat sanksi hukum sebagaimana yang diatur Undang-Undang. Sebaliknya, jika tak terbukti bersalah, bebas dari jerat hukum.
Kini, polisi juga tengah diuji kredibilitas dan profesionalitasnya. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang buluh, tanpa pandang latar belakang ketokohan dan wilayah pengaruh.
Publik berharap agar penanganan kasus yang menimpa Hary Tanoe tak setengah-setengah ditangani, juga jauh dari intervensi dan intimidasi politis dalam bentuk apapun.
Melon Granat, Primadona Baru Buah Melon?
| Penulis |
: |
Marselinus Gunas |
