JAKARTA, JITUNEWS.COMÂ - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengatakan bahwa hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digulirkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan langkah evaluasi terhadap suatu lembaga negara. Hasto menilai, evaluasi adalah hal yang wajar di sebuah negara demokrasi.
Agun Gunanjar Terpilih Sebagai Ketua Pansus Angket KPK
"Selanjutnya, sikap PDI Perjuangan terhadap Pansus tersebut sudah diputuskan melalui paripurna DPR. Konsekuensinya, sebagai partai yang taat kepada mekanisme, kami telah mengirimkan nama-nama anggota Pansus dan itu juga merupakan evaluasi. Evaluasi adalah hal biasa. Partai politik juga biasa dievaluasi oleh rakyat dalam pemilu. Jadi setiap lembaga itu memerlukan evaluasi," jelas Hasto kepada Jitunews.com, di Jakarta Pusat, Minggu (11/06).
Menurut Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, alasan partainya mengirimkan kadernya sebagai anggota pansus hak angket DPR terhadap KPK adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap prosedur internal lembaga legislatif.
PAN, PPP dan Gerindra Balik Arah Dukung Angket KPK
"Melaksanakan konstitusi yaitu Undang-Undang. Itu bersifat mengikat seluruh alat dan lembaga negara dan juga seluruh tatanan masyarakat Indonesia. Karena, kita bernegara wajib patuh kepada konstitusi dan Undang-Undang tersebut," paparnya seraya melempar senyum.
"Siapa pun nanti diperlukan oleh panitia angket untuk dimintai keterangannya dalam tugas, DPR harus menjalankan tugas serta tanggung jawabnya," ujarnya kembali menambahkan.
Di tempat dan pada kesempatan yang sama, Hasto membantah anggapan sejumlah pihak yang menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi khusus kepada kadernya yang menjadi anggota pansus hak angket.
"Oh tidak secara khusus, karena fraksi menjalankan instruksi partai yang ditetapkan dalam kongres. Sehingga guide line policy PDI Perjuangan sudah sangat jelas dalam keputusan kongres. Itu dinamika politik hak dewan yang harus dihormati oleh PDI Perjuangan," tuturnya.
Terakhir, Hasto menegaskan, bahwa hak angket terhadap KPK tidak akan bermuara pada revisi UU KPK. Ia menjamin, DPR tidak akan melemahkan KPK melalui hak Legislatif tersebut.
"Seolah-olah ada yang ketakutan, apa yang terjadi kemudian terbongkar. Kita santai-santai aja. Itu kan hak angket biasa untuk dijalankan. Masalah Pelindo misalnya, ada korupsi di dalamnya. Kalau gak ada korupsi kenapa takut," katanya.
"Mengapa kita harus ribut dalam proses evaluasi. Karena evaluasi adalah hak wajar. Setiap lembaga memerlukan check and balances. Merupakan fungsi kontrol dalam perbaikan kinerjanya. Partai Politik pun terbuka untuk dikritik oleh rakyat dan pengamat politik," pungkasnya.
Sekedar informasi, KPK mengkritisi sikap DPR yang membentuk pansus angket. Banyak hal yang disorotinya, seperti dasar hukum hingga dugaan adanya konflik kepentingan atas kasus yang sedang ditangani oleh KPK.
MAKI akan Somasi Sekretaris DPR RI Terkait Dana Pansus Angket KPK
| Penulis | : | Ferro Maulana, Syukron Fadillah |
