JAKARTA, JITUNEWS.COMÂ - Rapat perdana pansus angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyepakati bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk segala keperluan pansus sebesar Rp 3,1 miliar. Anggaran tersebut sudah termasuk dengan konsinyering untuk kunjungan ke luar kota dan termasuk untuk mengundang pakar ahli yang berkaitan dengan tugas-tugas angket.
Idrus Marham: Agun Gunandjar Dapat Laksanakan Tugas Pansus KPK dengan Baik
Anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antra, Boni Hargens mempertanyakan urgency adanya Pansus KPK dengan menggunakan dana begitu besar yang harus dikeluarkan pemerintah.
"Sudah tidak benar DPR. Siapa yang main udang dibalik batu? Jangan seperti itu, jangan sampai membuat publik semakin tidak percaya dengan DPR," ujar Boni di kawasan Setiabudi, Jakarta, Sabtu (10/6).
MAKI akan Somasi Sekretaris DPR RI Terkait Dana Pansus Angket KPK
Pengamat Politik UI ini menilai sebaiknya pansus angket KPK itu dihentikan oleh DPR, mengingat pansus yang diketuai oleh Agun Gunandjar Sudarsa itu tidak ada manfaatnya sama sekali.
"DPR sebaiknya menghentikan pansus angket KPK ini karena sudah tidak menarik bagi publik dan tidak ada manfaatnya," tuturnya.
Tidak hanya, Boni tidak meyakini bahwa Pansus angket KPK ini dapat menghasilkan suatu yang diharapkan hanya dalam waktu 60 hari.
"Saya tidak yakin pansus bisa melakukan penyelidikan terkait dengan kinerja KPK hanya dengan waktu 60 hari. Sudah lah, DPR sebaiknya melakukan sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.
Â
Pansus Adalah Wujud Nyata Kemarahan DPR kepada KPK
| Penulis | : | Khairul Anwar, Vicky Anggriawan |
0 comments:
Posting Komentar