JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membatalkan kebijakan full day school (FDS) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy.
Pramono Anung: Mendikbud Diminta Presiden untuk Kaji Ulang Kebijakan Full Day School
Terkait hal itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mujahid, justru menilai, polemik kebijakan full day school hanya sarana untuk kepentingan Presiden Joko Widodo semata.
"Isu full day school hanya sebuah sarana untuk memunculkan Jokowi sebagai pahlawan bagi masyarakat, yang menolaknya (kebijakan full day school, red)," cetus Sodik saat dikonfirmasi, Selasa (20/6).
Soal Full Day School, Said Aqil: PBNU Menolak Keras Sekolah 8 Jam Sehari
Lebih lanjut, Sodik melihat, dengan dibatalkannya kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Mendikbud Nomor 23 tahun 2017 itu membuktikan bahwa ada kelemahan konsep dalam kabinet kerja Jokowi.
"Menunjukkan kelemahan visi dan konsep pemerintahan ini terhadap konsep sekolah sebagai elemen penting pendidikan yang menentukan masa depan bangsa," tukas Sodik, dikutip dari teropongsenayan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi baru saja membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan No. 23/2017 tentang sekolah lima hari delapan jam, dan selanjutnya akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi aspirasi masyarakat mengenai kebijakan lima hari sekolah itu.
Sebagai informasi, kebijakan lima hari sekolah tersebut memang dibuat dengan menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Beban Tugas Guru. Di mana, kebijakan itu mengatur beban kerja guru adalah 40 jam dalam sepekan. Sehingga dibuat aturan sekolah menjadi lima hari dengan waktu belajar minimal delapan jam per hari. Jika tidak mendapatkan respon yang kurang baik, kebijakan itu mestinya sudah mulai berlaku bulan depan, bersamaan dengan tahun ajaran baru SD, SMP, SMA dan sederajat.
Kebijakan Full Day School, Arteria Dahlan: Mendikbud Keliru dan Gagal Paham
0 comments:
Posting Komentar