JAKARTA, JITUNEWS.COM- Politisi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa pembentukan lembaga Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) merupakan hak dari Presiden RI, Joko Widodo.
Asril Hamzah: Alat Komunikasi Presiden yang Dibeli Secara Serampangan Sangat Berbahaya
"Itu hak Presiden untuk membuat unit kerja pembantunya. Intinya Pancasila sudah final sebagai dasar negara yang menjadi common platform kita," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/6).Â
Dalam hal ini, Mardani menilai persoalan Ideologis tidak akan muncul apabila keadilan dibidang politik, ekonomi dan budaya ditegakkan.Â
Pesan GNPF MUI untuk Presiden dan Masyarakat Indonesia
"Jika keadilan dibidang ekonomi, politik dan budaya tegak tidak akan muncul masalah ideologi," tuturnya.
Mardani menilai persoalan ideologis seharusnya tidak perlu dianggap sebagai persoalan yang besar, namun alangkah baiknya apabila sistem bernegara dan bermasyarakat yang sudah ada diperkuat.
"Persoalan ideologis baiknya tidak dikedepankan tapi kita perkuat sistem bernegara dan bermasyarakat yang kuat transparansi dan penegakkan hukumnya," pungkasnya.Â
Diketahui Presiden Joko Widodo, Rabu (7/6) pagi, melantik sembilan orang sebagai Dewan Pengarah dan seorang sebagai Eksekutif Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara, Jakarta.
Kesembilan Dewan Pengarah, yakni Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Agil Seeradj, Ma'ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya. Adapun, seorang Eksekutif, yakni Yudi Latif.
Jokowi Lantik Pengarah dan Kepala UKP Pancasila Hari Ini
| Penulis | : | Khairul Anwar, Aurora Denata |






0 comments:
Posting Komentar