JAKARTA, JITUNEWS.COMÂ - Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Darmin Nasution, dalam Rapat Terbatas di kantor Presiden, Selasa, 13 Juni 2017, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta laporan perkembangan selama satu tahun, terkait persoalan tumpang tindih lahan di beberapa wilayah Indonesia.
Fadli Zon Masih Pertanyakan Target Pembentukan UKP Pancasila
"Laporannya sangat teknis, saya tidak bisa ingat satu per satu, tetapi intinya adalah memang meminta apa namanya arahan Presiden untuk beberapa hal, terutama kalau tumpang tindih siapa yang dimenangkan," kata Darmin, dikutip dari keterangan resmi di laman setkab.go.id, Rabu (14/6).
Darmin juga mengatakan bahwa sejumlah daerah yang ingin diprioritaskan Presiden adalah daerah seperti Sumatra dan Kalimantan. Pasalnya, sering terdapat overlap atau tumpang tindih pada sektor pertambangan dan ketuhanan.
Menteri Perindustrian Sebut Indonesia Sedang Berperang di Persaingan Global
"Ini memang harus ada aturan mainnya, kalau enggak, BIG (Badan Informasi Geospasial) itu enggak bisa menyelesaikannya. Dia bisa bikin peta, tapi kalau sudah tumpang tindih, dari kewenangannya dia akan minta, kewenangannya bagaimana ini? Mana yang menang," katanya lagi.
Perihal 'siapa duluan yang menang' ini pula yang menjadi persoalan utama yang harus segera diatasi.Â
"Mana yang duluan dikeluarkan dia yang menang, tapi apa hak begitu? Memang Presiden masih minta coba dikaji dulu deh, jangan nanti sudah maju kemudian terpaksa dirombak lagi," pungkasnya.
Erdogan Hubungi Jokowi dan Kepala Negara Lain Terkait Krisis Qatar
| Penulis | : | Nugrahenny Putri Untari |
0 comments:
Posting Komentar